Di PENAS XVII 2026, Wapres Gibran: Indonesia Kian Mandiri Pangan Berkat Petani dan Nelayan
GORONTALO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, yang didukung kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perikanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat membuka Pekan Nasional XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6).
Menurut Gibran, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan gangguan rantai pasok dunia.
"Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah," ujar Gibran.
Meski berbagai indikator sektor pangan menunjukkan tren positif, pemerintah, kata Gibran, akan terus memperkuat tata kelola pertanian melalui pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, perluasan akses permodalan, kepastian pasar, serta distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efektif.
Wapres juga mengapresiasi langkah Andi Amran Sulaiman yang memangkas 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya menjadi lebih cepat dan manfaatnya dapat langsung dirasakan petani.
Sementara itu, Mentan Amran melaporkan bahwa target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.
"Ini yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia," kata Amran.
Ia menyampaikan, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Capaian tersebut mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Peningkatan juga terlihat pada kesejahteraan petani. Harga gabah berada pada level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Di sisi lain, nilai ekspor pertanian meningkat Rp166 triliun sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk komoditas strategis, seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya yang akan mencakup lahan seluas 870 ribu hektare.
Pada sektor perkebunan, pemerintah turut membenahi tata niaga sawit melalui kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu. Kebijakan tersebut diterapkan setelah ditemukan anomali harga tandan buah segar (TBS) sawit yang tidak sejalan dengan kenaikan harga CPO global maupun penguatan nilai tukar dolar AS.
"Saat ini harga TBS mulai kembali normal dan kami berharap dapat meningkat hingga 10 persen untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit," ujar Amran.
Menurutnya, pembenahan tata niaga tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan petani memperoleh harga yang lebih adil sekaligus menikmati manfaat dari perbaikan tata kelola komoditas perkebunan.
"Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa kerja keras petani dan nelayan Indonesia. Ini juga berkat keberpihakan Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian," tegasnya.
Ke depan, pemerintah akan mempercepat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, memperkuat daya saing, serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia.